Setelah melakukan
semedi dan perenungan, Bagong mulai menemukan jalan terang bagaimana untuk
membangun negeri yang sudah terlanjur hancur (mendekati lebur) ini. Tiga sektor
yang akan menjadi perhatian utama adalah Transportasi, Utilitas (Air, Listrik,
energi), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dalam sektor
transportasi, target yang perlu dicapai adalah terciptanya sistem transportasi
terpadu, berkelanjutan, ramah lingkungan dan manusiawi. Salah satu program utamanya
adalah penyediaan transportasi umum untuk setiap desa, Satu Desa Satu Angkutan
Umum, dimana moda transportasinya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing
desa. Angkutan umum tersebut akan melayani perjalanan dari satu desa/kampung ke
Pusat Kecamatan. Kemudian nanti dari pusat kecamatan ke Pusat Kabupaten akan
dilayanai oleh transportasi yang dikelola swasta.
Tentunya, bukan hanya
soal angkutan manusia saja, namun juga mencakup angkutan barang. Dengan
tersedianya sarana angkutan di setiap desa, masyarakat pedesaan dapat langsung
menjual hasil usahanya (terutama dari pertanian) ke pasar tanpa harus melalui
perantara. Dengan demikian, harga di pasar dapat ditentukan oleh penjual (dalam
hal ini masyarakat) dan bukan ditentukan oleh perantara (tengkulak) yang kadang
seenaknya sendiri menentukan harga.
Dalam sektor
transportasi, yang dibangun tidak hanya transportasinya saja, namun juga
seluruh elemen pendukung, termasuk bahan bakar. Dalam kaitannya dengan bahan
bakar, pemerintah secara bertahap akan mengurangi jumlah BBM bersubsidi dan
pada akhirnya akan menghapuskan subsidi BBM. Dana yang semula untuk subsidi BBM
akan digunakan untuk membangun sistem transportasi perdesaan.
Kita ketahui bersama,
bahwa salah satu masalah utama di sektor transportasi adalah berlebihannya
jumlah kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Dalam 5 tahun, Bagong
mentargetnya bisa membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor hingga hanya 5
persen per tahun. Dengan telah terbangunnya sistem transportasi perdesaan yang
handal, dan terbangunnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, pembatasan
pertumbuhan kendaraan pribadi tidaklah akan menjadi masalah. Kebijakan yang
akan diterapkan untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi adalah: 1) Mengatur
tata cara pembelian kendaraan bermotor lewat kredit; 2) Menaikkan pajak
kendaraan bermotor pribadi; dan 3) Menghapuskan subsidi BBM.
Dalam kaitannya
dengan infrastruktur transportasi, terutama jalan, Bagong merasa bahwa prosedur
pembangunan jalan (termasuk lelang) perlu diperbaiki. Hal yang utama adalah
menetapkan bahwa pemenang lelang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan
selama 10 tahun sejak jalan diserahterimakan. Hal ini diharapkan agar
jalan-jalan di negeri ini bisa bertahan selama 10 tahun. Untuk menjaga kondisi
jalan, Bagong merasa perlu untuk tidak mentolerir kendaraan overload.
Dalam sektor
utilitas, target utama Bagong adalah menyediakan sarana air bersih dengan
kondisi yang bagus bagi seluruh rakyat. Sumber-sumber air bersih akan dikelola
sepenuhnya oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan
membangun instalasi air bersih di setiap kabupaten dengan target bahwa tidak
akan ada lagi kekurangan air bersih bagi seluruh rakyat.
Kelangkaan air bersih
disinyalir disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan. Pembangunan permukiman
yang tidak mempertimbangkan daerah resapan akan dilarang. Setiap rumah dan
bangunan harus memiliki daerah resapan air. Setidaknya bahwa bangunan dan rumah
tersebut memiliki daerah resapan yang mampu menyerap 75% air hujan, sedangkan
25% sisanya boleh dibuang ke saluran drainase.
Kaitannya dengan
listrik, Bagong berjanji akan menyediakan listrik (dan energi terbarukan) bagi
seluruh rakyat (termasuk di daerah pedalaman). Pembangunan dan penelitian
sumber-submber energi terbarukan merupakan keharusan.
Dalam bidang TIK,
Bagong akan melanjutkan dan mempercepat program yang sekarang sudah
dilaksanakan oleh pemerintah yang sekarang, seperti internet pedesaan.
Kedepannya, akan ditingkatkan menjadi Satu Desa Satu Akses Internet. Pemerintah
akan mengatur akses dan konten-konten yang bisa diakses. Bagong tidak akan
mentolerir pornografi, setiap rakyat yang mengakses dan mengunggah
konten-konten porno akan ditindak tegas.
Selain ketiga sektor
utama tersebut, sektor ketenagakerjaan juga akan diperhatikan. Salah satu
kebijakannya adalah Mengharuskan setiap warga dengan jumlah PPh di atas 10 juta
untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga dengan gaji bulanan minimal
sesuai dengan UMR daerah setempat. Gaji yang dibayarkan kepada PRT tersebut
bisa menjadi pengurang bagi Penghasilan Kotor wajib pajak tersebut. Dampak
utama dari kebijakan ini adalah urbanisasi besar-besaran. Namun demikian, jika
sudah tercipta sistem transportasi massa yang handal, itu tidak menjadi
masalah.
0 komentar:
Post a Comment