Monday, February 25, 2013

Kerangka Acuan Kerja
Focus Group Discussion (FGD) Analisis “Target Situation” Pendidikan Keselamatan
untuk Siswa SMA di Kota Yogyakarta

Pada bulan Maret 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan Decade of Actions (DoA) for Road Safety 2011-2020. Tujuan dari DoA tersebut adalah untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan dengan meningkatkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di tingkat nasional, regional dan internasional. Sementara itu, pelaksanaan DoA ditargetkan dapat mengurangi tingkat fatalitas sebanyak 50% pada tahun 2020. Di Indonesia, sebagai upaya untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas, pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).

Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan korban pasca kecelakaan. Selain itu, salah satu kondisi akhir (arah) penyelenggaraan keselamatan jalan di Indonesia adalah “Pendidikan keselamatan yang terarah dan penegakan hukum yang berefek jera”. Dalam pengertian ini, pendidikan yang terarah berarti materi yang diberikan sesuai dengan tingkatan pendidikan.

Sejalan dengan salah satu rencana aksi pada pilar keempat, yaitu pendidikan formal dan non-formal keselamatan jalan, dan untuk mencapai kondisi akhir penyelenggaraan keselamatan jalan di Indonesia, dipandang perlu adanya analisis “target situation” pendidikan keselamatan jalan. “Target situation” di sini diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai melalui pendidikan keselamatan jalan. Kondisi akhir tersebut terdiri dari pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh siswa (target knowledge) dan tingkah laku siswa ketika berkendara di jalan (target behavior).

Untuk menetapkan target situation ini, dipandang perlu untuk melakukan focus group discussion yang diikuti oleh berbagai pihak yang dapat memberikan masukan dan gambaran tentang target knowledge dan target behavior. Kontribusi masing-masing pihak pada FGD ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari masukan-masukan tersebut, akan dapat dirumuskan “target knowledge” dan “target behavior” untuk pendidikan keselamatan bagi Siswa SMA di Yogyakarta. Aplikasinya dalam pendidikan keselamatan, rumusan target situation ini akan menjadi Tujuan Umum Pembelajaran dan Tujuan Khusus Pembelajaran. Peserta FGD:

  1. Ahli Keselamatan Jalan 
  2. Polantas 
  3. Dinas Perhubungan 
  4. Club Motor 
  5. Pabrikan Kendaraan (Honda dan Toyota) 
  6. Pengemudi Bus (TransJogja dan Bus Reguler) 
  7. Pengemudi Truk 
  8. Pengemudi Kendaraan Darurat (Pemadam Kebakaran dan Ambulan) 
  9. Pesepeda (Segosegawe dan B2W)

Wednesday, March 28, 2012

Harga BBM dulu (1970an) dan Sekarang (2012)

Senin malam (26/03/2012), sambil menunggu jemputan travel yang akan membawa saya dari Pemalang ke Yogyakarta, tanpa sengaja saya bertemu dengan seorang Kakek yang telah lama berprofesi sebagai pengemudi. Kariernya sebagai pengemudi dimulai tahun 1978, sebagai pengemudi truk dengan daerah operasi Jawa, Bali dan kadang-kadang Kalimantan. Kemudian mulai tahun 1990an hingga awal 2001 beralih menjadi pengemudi BUS, dan 2001-2005 mobil travel, dan sejak 2005 – membuka jasa Agen Perjalanan.

Ketika ditanya terkait dengan rencana kenaikan harga BBM, beliau menjawab, “HARGA BBM SEKARANG ITU TERLALU MURAH JIKA DIBANDINGKAN DENGAN DULU”. Kata dia, tahun 1978 harga BBM sudah Rp 150 rupiah, sekarang seharusnya harga BBM sudah Rp 15.000,-. Hal itu memang benar jika dilihat dari nilai uangnya. Rp 150 pada tahun 1978 bisa disamakan dengan uang sebesar Rp 15.000 pada masa sekarang. Jadi, kalau di beri kesempatan, beliau senang jika bisa mengemudi di jaman sekarang, karena harga BBM jauh lebih murah.

Komentar beliau selanjutnya adalah bahwa pemerintah Indonesia sekarang ini dianggp “GOBLOG”, ndak bisa ngatur bangsanya sendiri.

Saturday, September 24, 2011

Kalau Bagong Jadi Presiden (Sempalan 3)

Setelah melakukan semedi dan perenungan, Bagong mulai menemukan jalan terang bagaimana untuk membangun negeri yang sudah terlanjur hancur (mendekati lebur) ini. Tiga sektor yang akan menjadi perhatian utama adalah Transportasi, Utilitas (Air, Listrik, dll), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam sektor transportasi, target yang perlu dicapai adalah terciptanya sistem transportasi terpadu, berkelanjutan, ramah lingkungan dan manusiawi. Salah satu program utamanya adalah penyediaan transportasi umum untuk setiap desa, Satu Desa Satu Angkutan Umum, dimana moda transportasinya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Angkutan umum tersebut akan melayani perjalanan dari satu desa/kampung ke Pusat Kecamatan. Kemudian nanti dari pusat kecamatan ke Pusat Kabupaten akan dilayanai oleh transportasi yang dikelola swasta.

Dalam sektor transportasi, yang dibangun tidak hanya transportasinya saja, namun juga seluruh elemen pendukung, termasuk bahan bakar. Dalam kaitannya dengan bahan bakar, pemerintah secara bertahap akan mengurangi jumlah BBM bersubsidi dan pada akhirnya akan menghapuskan subsidi bagi BBM. Dana yang semula untuk subsidi BBM akan digunakan untuk membangun sistem transportasi perdesaan.

Kita ketahui bersama, bahwa salah satu masalah utama di sektor transportasi adalah berlebihannya jumlah kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Dalam 5 tahun, Bagong mentargetnya bisa membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor hingga hanya 5 persen per tahun. Dengan telah terbangunnya sistem transportasi perdesaan yang handal, dan terbangunnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, pembatasan pertumbuhan kendaraan pribadi tidaklah akan menjadi masalah. Kebijakan yang akan diterapkan untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi adalah: 1) Mengatur tata cara pembelian kendaraan bermotor lewat kredit; 2) Menaikkan pajak kendaraan bermotor pribadi; dan 3) Menghapuskan subsidi BBM.

Dalam kaitannya dengan infrastruktur transportasi, terutama jalan, Bagong merasa bahwa prosedur pembangunan jalan (termasuk lelang) perlu diperbaiki. Hal yang utama adalah menetapkan bahwa pemenang lelang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan selama 10 tahun sejak jalan diserahterimakan. Hal ini diharapkan agar jalan-jalan di negeri ini bisa bertahan selama 10 tahun. Untuk menjaga kondisi jalan, Bagong merasa perlu untuk tidak mentolerir kendaraan overload.

Dalam sektor utilitas, target utama Bagong adalah menyediakan sarana air bersih dengan kondisi yang bagus bagi seluruh rakyat. Sumber-sumber air bersih akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan membangun instalasi air bersih di setiap kabupaten dengan target bahwa tidak akan ada lagi kekurangan air bersih bagi seluruh rakyat.

Kelangkaan air bersih disinyalir disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan. Pembangunan permukiman yang tidak mempertimbangkan daerah resapan akan dilarang. Setiap rumah dan bangunan harus memiliki daerah resapan air. Setidaknya bahwa bangunan dan rumah tersebut memiliki daerah resapan yang mampu menyerap 75% air hujan, sedangkan 25% sisanya boleh dibuang ke saluran drainase.

Kaitannya dengan listrik, Bagong berjanji akan menyediakan listri (dan energi terbarukan) bagi seluruh rakyat (termasuk di daerah pedalaman). Pembangunan dan penelitian sumber-submber energi terbarukan merupakan keharusan.

Dalam bidang TIK, Bagong akan melanjutkan dan mempercepat program yang sekarang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang sekarang, yaitu PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan). Kedepannya, akan ditingkatkan menjadi Satu Desa Satu Akses Internet. Pemerintah akan mengatur akses dan konten-konten yang bisa diakses. Bagong tidak akan mentolerir pornografi, setiap rakyat yang mengakses dan mengunggah konten-konten porno akan ditindak tegas.

Selain ketiga sektor utama tersebut, sektor ketenagakerjaan juga akan diperhatikan. Salah satu kebijakannya adalah Mengharuskan setiap warga dengan jumlah PPh di atas 5 juta untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga dengan gaji bulanan minimal sesuai dengan UMR daerah setempat. Gaji yang dibayarkan kepada PRT tersebut bisa menjadi pengurang bagi Penghasilan Kotor wajib pajak tersebut. Dampak utama dari kebijakan ini adalah urbanisasi besar-besaran. Namun demikian, jika sudah tercipta sistem transportasi massa yang handal, itu tidak menjadi masalah.

(to be continued)

Thursday, October 21, 2010

Transportation: Brief Review

It has been well established that transport is vital to development. Transport provides accessibility to goods, services, jobs, educational opportunities, friends and relatives. Without viable transportation, the quality of life does not improve and poverty is only prolonged. Furthermore, rural poverty is pervasive and difficult to address. Improving mobility can reduce rural poverty by facilitating women, men, and children to more readily access services (education, health, finance, markets), obtain goods and income, and participate in social, political and community activities. Moreover, mobility requires a combination of appropriate transport infrastructure, improved transport services, and affordable means of transport, both motorized and non-motorized (Starkey, 2002)1.

Investment in transport infrastructure and improved transport service are crucial for meeting the Millennium Development Goals (MDGs). There is now an increased importance attached to measures that will help to achieve the MDGs. Beside economic objectives these emphasize social consideration relating to health, education and women's well being. In part, better road planning can be achieved through more effective public participation, including the active involvement of woman, to help identify the routes that are most wanted by the community and the engineering designs and choices that can maximizes work opportunities for local population (Forum News, 2007)2. Therefore, road selection and designs cannot be left to engineers and planners alone.

On the other hand, the development and provision of rural transport facility and infrastructure are unique matters that cannot be generalized with that of urban transport. The general problems which may emerge when develop and provide sufficient rural transport facility and infrastructure are limited amount of fund and its financial feasibility. Providing rural transport is frequently considered as financially unfeasible as the cost/expenditure is much larger that the revenue. This is the main constraint for the operator in providing rural transport service; besides, (local) government does not have enough financial resource to provide subsidiary. In fact, the more crucial problem in providing rural transport service and infrastructure is their sustainability.